Review: “ASPEK HUKUM KONTRAK BAGI HASIL (PRODUCTION SHARING CONTRACT) DALAM PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESIA”

ASPEK HUKUM KONTRAK BAGI HASIL (PRODUCTION SHARING CONTRACT) DALAM PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESIA

LEGEAL ASPECT OF PRODUCTION SHARING CONTRACT ON OIL AND NATURAL GAS MINING IN INDONESIA

 

HARIS RETNO SUSMIYATI

Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus Gunung Kelua Telp (0541) 7072549 Samarinda 75123

Email: retno_bahar@yahoo.co.id

 

Abstract

Oil and Natural Gas Mining is strategic commodity which become one of the Indonesian earnings pledge. According to ability of state, there are various model of mining effort, one of mining effort called Production Sharing Contract on Oil and Natural Gas Mining. Production Sharing Contract is important on Oil and Natural Gas Mining, because according to Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, every Oil and Natural Gas Mining must be conducted by an executive body based on cooperation contract. Even if there is Oil and Natural Gas Mining done without cooperation contract with executive body can be told as illegal mining and punishable.

 

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertambangan migas sejak dulu telah menjadi perhatian penting di Indonesia. Semua ini dipicu oleh adanya revolusi industri yang sangat memerlukan migas sebagai penopang mesin-mesin industri. Selama puluhan tahun perekonomian Indonesia ditopang dari hasil pengerukan Minyak dan Gas Bumi. Pertambangan tersebut yang menjadi salah satu andalan pendapatan bagi Indonesia.

Tetapi yang tidak dapat dilupakan bahwa kondisi Indonesia saat ini berada dalam tahapan akhir pemanfaatan minyak dan gas bumi yang merupakan pasokan energi utama. Produksi minyak dan gas bumi tidak lagi dapat diekspor bahkan tidak mencukupi lagi untuk memenuhi konsumsi dalam negeri. Eksploitasi mengakibatkan cadangan yang tersimpan di perut bumi semakin menipis.

Sesuai dengan kemampuan negara maka model pengusahaan pertambangan migas bervariasi. Hal inilah yang mendasari dilakukannya kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk perjanjian pengusahaan pertambangan migas. Bentuk pengusahaan pertambangan migas salah satunya adalah Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract).

B. Perumusan Masalah

Salah satu ketentuan menarik yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah tentang kontrak bagi hasil. Tulisan ini ingin mengulas tentang permasalahan bagaimana aspek hukum kontrak bagi hasil (Production Sharing Contract) dalam pengusahaan pertambangan Minyak dan Gas di Indonesia.

 

PEMBAHASAN

A. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia

Minyak (Petroleum) berasal dari kata Petro yang berarti Rock (batu) dan Leum yang berarti Oil (minyak). Minyak dan gas sebagian besar terdiri dari campuran carbon dan hydrogen sehingga disebut dengan hydrocarbon yang terbentuk melalui siklus alami dimulai dengan sedimentasi sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang terperangkap selama jutaan tahun yang umumnya terjadi jauh di bawah dasar lautan dan menjadi minyak dan gas akibat pengaruh kombinasi antara tekanan dan temperature yang dalam kerak bumi akhirnya berkumpul membentuk reservoir- reservoir minyak dan gas bumi. (Anonim, 2001).

Konsep dasar pengusahaan pertambangan migas di Indonesia adalah pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dinyatakan “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Kewenangan Negara selanjutnya dinyatakan dalam pasal 2 ayat 2 UUPA No 5 tahun 1960, yang meliputi:

a)      Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.

b)      Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.

c)       Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Sedangkan pada pasal 2 ayat 3 UUPA No 5 tahun 1960, menyatakan bahwa “wewenang yang bersumber pada Hak Menguasai dari Negara pada ayat 2 pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara huku Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 pasal 2, didasarkan pada ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan.

Selain itu, adapula pasal 5 yang mengatur kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang terdiri atas: (1) Kegiatan Usaha Hulu yang mencakup eksplorasi dan eksploitasi; (2) Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, niaga.

B. Pengertian Kontrak

Kontrak sering dianggap sebagai perjanjian yang dibuat secara tertulis. Dalam pengertian luas, kontrak adalah kesepakatan yang mendefinisikan hubungan antara 2 pihak atau lebih. Sedangkan dalam pengertian yang sederhananya, kontrak adalah kesepakatan yang dibuat oleh 2 pihak atau lebih untuk melakukan transaksi bisnis. (Hasanuddin Rahman, 2003)

Hukum perjanjian dalam bahasa Belanda “het verbintenissenrecht” yang diatur dalam Buku III Burgerlijk Wetboek yang dalam pengertian ini termasuk perjanjian yang bersumber dari undang-undang. Istlah verbintenissen dapat diterjemahkan sebagai “perikatan-perikatan”.

Dalam sistem BW perikatan dibagi menjadi dua golongan (Wirjono Projodikoro, 2000), yaitu:

a)      Perikatan-perikatan yang bersumber pada persetujuan (overenkomst);

b)      Perikatan-perikatan yang bersumber pada undang-undang (Wet).

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1352 BW, Perikatan yang bersumber pada undang-undang dibagi menjadi dua golongan:

a)      Perikatan yang bersumber pada undang-undang belaka (uit de wet allen);

b)      Perikatan-perikatan yang bersumber pada undang-undang berdasar atas perbuatan orang manusia (uit de wet tenvolge van s’menschen toeder)

Berdasarkan ketentuan pasal 1233 BW, bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena undang-undang. Dari ketentuan tersebut maka dapat diketahui sumber perikatan adalah perjanjian dan undang-undang.

Pengertian perjanjian menurut ketentuan pasal 1313 BW “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan nama 1 (satu) orang atau lebih mengikat dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih. Adapun menurut Wirjono Projodikoro bahwa perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu. (2000 : 4)

C. Kontrak Pengusahaan Pertambangan di Dunia

Menurut Rudi M. Simamora, perjanjian/kontrak pengusahaa pertambangan minyak dan gas bumi yang ada di dunia dengan memperhatikan struktur kontrak dan legal terms yang melingkupinya  dapat di bagi dalam 5 bentuk utama yaitu (Rudi M. Simamora 2000:37):

1.       Konsensi (Concession);

2.       Kontrak Production Sharing (Production Sharing Contract)

3.       Kntrak Jasa Resiko (Risk Service Contract);

4.       Kontrak Jasa (Service Contract)

5.       Usaha Patungan (Joint Venture)

Berdasarkan aspek hubungan kontraktual dan kepemilikan sumber daya mineral (termasuk minyak dan gas bumi) sebenarnya diantara bentuk- bentuk perjanjian diatas hanya terdapat dua model (Rudi M. Simamora 2000) yaitu:

1)  Bersifat konsesioner, yang termasuk bentuk ini adalah konsensi. Konseni bersifat konsensioner artinya pemegang konsensi bukan merupakan kontraktor dari Negara dalam mengusahakan pertambangan minyak dan gas bumi, tetapi menjalankan sendiri ha pertambangan minyak dan gas bumi dan menguasai hasil produksinya berdasarkan konsensi (izin) yang diperolehnya.

 

2)  Bersifan Kontraktual. Contract production sharing, risk service contract dan service ontract termasuk yang bersifat kontraktual, dimana perusahaan penandatangan perjanjian merupakan kontraktor dari Negara atau perusahaan Negara yang menjalankan usaha pertambangan minyak dan gas bumi menurut perjanjian yang di tanda tangani di bawah control Negara atau perusahaan Negara. Status kontraktor membawa konsekuensi bahwa hasil produksi tetap berada pada Negara.

Sedangkan untuk perjanjian joint venture dan bentuk-bentuk perjanjian modifikasi lainnya yang mungkin di buat akan di dasarkan pada salah satu bentuk diatas, perjanjian konsensioneratau kontraktual (Rudi M. Simmora 2000).

 

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur :

Anonim, 2006, Menguak Tabir Perubahan, JATAM (Jaringan Advokasi Tambang), Jakarta

HS, Salim, 2004, Hukum Pertambangan di Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Prodjodikoro, Wirjono, , 2000, Asas-asas Hukum Perjanjian, CV Mandar Madju, Bandung.

Rahman, Hasanuddin, 2003, Contract Drafting, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Saleng, Abrar, 2004, Hukum Pertambangan, UII Press, Yogyakarta.

Satrio, J., 1999, Hukum Perikatan Perikatan Pada Umumnya, Penerbit Alumni, Bandung.

Simamora, Rudi M., 2000, Hukum Minyak dan Gas Bumi, Djambatan, Jakarta.

Subekti, R., 1995, Aneka Perjanjian, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

 

 

Jurnal: 3.-Aspek-Hukum-Kontrak-Bagi-Hasil-Production-Sharing-Contract-Haris-Reyno-Susmiyati (1)

 

 

 

Daftar nama anggota kelompok:

1). Dewi Komalasari (21212952)

2). Josina Christina (23212974)

3). Marya Yuliana (24212469)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s