Review: “PROBLEMATIKA PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PEMBATALAN PERJANJIAN”

PROBLEMATIKA PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PEMBATALAN PERJANJIAN

 

Nindyo Pramono

Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada

e-mail- : nindyopramono@lycos.com

 

 

C. Perlindungan Terhadap Pihak Ketiga

Dalam ketentuan Pasal 1315 KUH Perdata, tersirat bahwa yang disebut pihak ketiga adalah mereka yang bukan merupakan pihak dalam suatu perjanjian dan juga bukan penerima atau pengoper hak. Perkembangan perjanjian dalam lingkungan bisnis seringkali terjadi di mana Penggugat tanpa argumen yang jelas menyertakan pihak lain atau pihak ketiga dalam gugatannya. Disini hakim dituntut untuk cermat melihata apakah benar pihak ketiga tersebut memenuhi kriteria yuridis untuk disertakan dalam gugatan dan harus ikut bertanggungjawab atas suatu perjanjian.

Hakim tidak boleh salah dalam mengabulkan suatu tuntutan ganti kerugian, di mana pihak ketiga sama sekali tidak menjadi pihak dalam suatu perjanjian. Pada Pasal 1340 ayat (2) KUHPerdata, pihak ketiga tidak dapat memperoleh hak-hak dari suatu perjanjian selain dari perkecualian yang diberikan yaitu janji untuk pihak ketiga.

Selain itu pembatalan perjanjian juga masih sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat atau salah satu Tergugat. Penggugat juga menuntut pula pembatalan berbagai perjanjian padahal Penggugat bukan pihak dalam perjanjian tersebut. Pengadilan harus memberikan penilaian secara hati-hati terhadap apakah kemudian perjanjian lainnya juga dapat menjadi batal dengan alasan yang sama, walaupun pengadilan menemukan bahwa dalil-dalil dapat dibenarkan. Hal itu terkait dengan perjanjian assesoir. Di Indonesia ada aturan-aturan yang jelas tentang perjanjian assesoir dan harus diperhatikan bahwa hukum mensyaratkan pembatalan perjanjian oleh pengadilan didasarkan pada perjanjian yang konkrit dan diajukan oleh pihak-pihak yang memiliki legal standing yang jelas.

D. Suatu Peraturan Hukum Tidak Berlaku Retroaktif

Ketentuan tentang hapusnya perikatan atau perjanjian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1381 KUHPerdata adalah kebatalan dan pembatalan. Hal kebatalan dalam teori hukum dapat dibagi dalam dua hal pokok:

1)      Batal demi hukum: kebatalannya terjadi berdasarkan undang-undang.

2)      Dapat dibatalkan: perjanjian akan dibatalkan atau tidak, sepenuhnya terserah pada para pihak yang membuat perjanjian.

Berkaitan dengan alasan pembatalan tersebut harus diperhatiakn bahwa undang-undang seringkali berubah tanpa diketahui dan dipahami oleh pihak yang bersengketa.

Berdasarkan asas contraries actus untuk menyatakan bahwa suatu undang-undang dinyatakan tidak berlaku, maka lembaga yang menerbitkan ketentuan tersebut berwenang untuk membatalkan ketentuan yang telah dibuatnya itu. Berdasarkan asas retroaktif, diajarkan bahwa peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut. Asas ini berkaitan dengan asas legalitas demi tercapainya kepastian hukum untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Agar menghindari kekacauan yang timbul apabila setiap perjanjian harus diubah untuk mengikuti perubahan undang-undang, suatu perjanjian dapat tidak terkena ancaman pembatalan yang diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdata.

E. Harus Dikembalikan kepada Keadaan Semula

Dalam prinsip dasar hukum perdata apabila perjanjian batal demi hukum, maka hukum para pihak harus dikembalikan kepada keadaan semula. Yang berarti seolah-olah perjanjian tersebut tidak pernah ada. “Kembali kepada keadaan semla” berarti perbuatan hukum yang bersangkutan oleh hukum dianggap tidak pernah terjadi sehingga tidak boleh ada pihak yang dirugikan.

Hakim tidak boleh sekedar memutuskan bahwa perjanjian batal demi hukum, namun juga memerintahkan tindakan-tindakan yang mengembalikan para pihak ke keadaan semula. Hakim juga tidak boleh terpaku pada gugatan Penggugat yang hanya meminta hakim menjatuhkan putusan pembatalan demi hukum dengan suatu hukuman pembayaran ganti rugi.

F. Penutup

Tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili perkara serta menyelesaikannya. Yang berarti hakim bersifat pasif hanya menunggu perkara yang diajukan kepadanya. Hakim kemudian harus meneliti perkara dan akhirnya mengadili perkara tersebut sebelum menjatuhkan putusan. Putusan yang diambil juga harus lebih diperhatikan jangan sampai timbul perkara baru. Yang berarti putusan harus tuntas dan tidak menimbulkan ekor perkara baru.

 

Daftar Pustaka

Hajon, M. Philipus dan Tatiek Sri Djatmiati, 2009, Argumentasi Hukum, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
Mertokusumo, Sudikno, 1982, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogya-
karta.
_________, 1999, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty. Yogyakarta.
_________, 1984, Bunga Rampai Ilmu Hukum, Liberty, Yogyakarta.
Pramono, Nindyo, 2006, Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Pitlo, A-Bolweg, M.F.H.J., 1979, Het Ne-derlands Burgerlijk Wetboek, Algemeen Deel Van Het Verbintenissenrecht,
Deel
III, Achte Druk, Gouda Quint, Arbhem.
Setiawan, R., 1979, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Binacipta, Bandung.
Satrio, J., 2001, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Subekti, R., 1975, Aneka Perjanjian, Alumni, Bandung.
_________, 1990, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta.
Widjaja, Gunawan dan Kartini Mulyadi, 2004, Jual Beli, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Vollmar, H.F.A., Inleiding tot de Studie van het Nederlands Burgelijk Recht, diterjemahkan oleh I.S. Adiwimarta, 1984, Pengantar Studi Hukum Perdata II, Rajawali, Jakarta.

 

Jurnal: PROBLEMATIKA PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PEMBATALAN PERJANJIAN

 

 

 

Daftar nama anggota kelompok:

1). Dewi Komalasari (21212952)

2). Josina Christina (23212974)

3). Marya Yuliana (24212469)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s