Perkembangan Strategi dan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Indonesia

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Pembangunan sebagai suatu proses, artinya bahwapembangunan merupakan suatu tahap yang harus dijalani olehsetiap masyarakat atau bangsa. Sebagai contoh, manusia mulai lahir, tidak langsung menjadi dewasa, tetapi untuk menjadi dewasa harus melalui tahapan-tahapan pertumbuhan. Demikian pula, setiap bangsa harus menjalani tahap-tahap perkembangan untuk menuju kondisi yang adil, makmur, dan sejahtera. Dalam menjalani tahap-tahap tersebut tentunya sangat dibutuhkan yang namanya perencanaan dan strategi yang akan diambil dan digunakan untuk menjalankannya agar semua berjalan sesuai yang diharapkan.

Macam-macam pembangunan ekonomi meliputi:

  • Strategi Pertumbuhan: strategi ini hanya menitik beratkan pada pendapatan perkapita yang meningkat. Yang berarti terjadi kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil.
  • Strategi Pembangunan dengan Pemerataan: penekanan pada peningkatan pembangunan melalui teknik sosial engineering, seperti melalui penyusunan perencanaan induk, dan paket program terpadu.
  • Strategi Ketergantungan: mengarahkan upaya pembangunan ekonomi pada usaha melepaskan diri dari ketergantungan pada pihak lain.
  • Strategi yang Berwawasan Ruang: strategi ini menganjurkan agar negara-negara sedang berkembang memperbaiki tata hubungan sosial, politik, dan ekonomi kearah prinsip swadaya, partisipasi rakyat dan keadilan sosial dengan lebih memperhatikan lapisan masyarakat paling bawah yang hidup dibawah garis kemiskinan yang ternyata merupakan bagian terbesar dari masyarakat.
  • Strategi Pendekatan Kebutuhan Pokok: tujuan dari strategi ini adalah untuk menanggulangi kemiskinan secara masal. Caranya dengan menciptakan lapangan kerja, peningkatan pemenuhan kebutuhan pokok.

Adapun berbagai faktor yang dapat mempengaruhi strategi pembangunan ekonomi. Faktor-faktor ekonomi dapat meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, modal kewirausahaan dan teknologi. Sedangkan faktor non ekonomi dapat meliputi stabilitas ekonomi dan keamanan negara, pelayanan birokrasi yang memihak masyarakat, etos kerja dan kondisi sosial masyarakat.

Pada dasarnya faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan strategi pembangunan ekonomi adalah tujuan yang khendak dicapai. Apabila yang ingin dicapai adalah tingkat pertumbuhan yang tinggi, maka faktor yang mempengaruhi digunakannya strategi tersebut adalah tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah, akumilasi kapital rendah, tingkat pendapatan pada kapital yang rendah, struktur ekonomi yang berat ke sektor tradisional yang juga kurang berkembang.

Faktor yang mempengaruhi diberlakukannya strategi Pembangunan yang berorientasi pada penghapusan kemiskinan-kemiskinan pada dasrnya dilandasi keinginan, berdasarkan norma tertentu, bahwa kemiskinan harus secepat mungkin dibatasi. Sementara itu strategi-strategi pembangunan yang lain ternyata sangat sulit mempengaruhi atau memberikan manfaat secara langsung kepada golongan miskin ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan dengan pemerataan adalah potensi anyar daerah yang berbeda, kebijakan penanaman modal yang berat sebelah dan adanya ketimpangan antar daerah.

Sebelum orde baru, strategi pembangunan di Indonesia secara teori telah diarahkan pada usaha pencapaian laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun, kenyataannya terlihat adanya kecendrungan lebih menitik beratkan pada tujuan-tujuan politik dan kurang memperhatikan pembangunan ekonomi. Dan pada awal Orde Baru, strategi pembangunan di Indonesia lebih diarahkan pada tindakan pembersihan dan perbaikan kondisi ekonomi yang mendasar, terutama usaha-usaha untuk menekan laju inflasi yang sangat tingi (Hyper Inflasi). Inflasi pada saat itu dapat dikatakan sangat tinggi. Kehidupan ekonomi masa orde baru, negara bersama aparat ekonominya mendominasi seluruh kegiatan ekonomi sehingga mematikan potensi dan kreasi unit-unit ekonomi swasta. Semuanya menyebabkan permulaan Orde Baru program pemerintah berorientasi pada usaha penyelamatan ekonomi nasional terutama pada usaha mengendalikan tingkat inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Tindakan pemerintah ini dilakukan karena adanya kenaikan harga pada awal tahun 1966 yang menunjukkan tingkat inflasi kurang lebih 650 % setahun. Hal itu menjadi penyebab kurang lancarnya program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah.

Program pemerintah diarahkan pada upaya penyelamatan ekonomi nasional terutama stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Stabilisasi berarti mengendalikan inflasi agar harga barang-barang tidak melonjak terus. Sedangkan rehabilitasi adalah perbaikan secara fisik sarana dan prasarana ekonomi. Hakikat dari kebijakan ini adalah pembinaan sistem ekonomi berencana yang menjamin berlangsungnya demokrasi ekonomi ke arah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Kondisi perekonomian setelah 13 tahun reformasi, begitu banyak kemajuan yang dicapai bangsa Indonesia. Ketika awal reformasi, perekonomian Indonesia kontraktif minus 13%. Pendapatan per kapita anjlok di bawah US$ 500 per tahun.

Secara perlahan dan pasti, kondisi kita terus membaik. Statistik menunjukan bergerak naik – maju. Ketika bangsa-bangsa lain mengalami pertumbuhan yang sangat rendah, kita nomor 3 terbaik di dunia dengan pertumbuhan 4,5%. Ada pembelajaran luar biasa bagi bangsa Indonesia untuk tetap optimis. Oleh sebab itu ketika mengalami krisis kita tetap bangkit – tumbuh. Tahun 2010 perekonomian nasional tumbuh 6,1%, tahun 2011 meningkat menjadi 6,5%. Ini tertinggi setelah reformasi, dengan inflasi terendah pula setelah reformasi yaitu 3,79%. Itu merupakan suatu pencapaian yang cukup mengesankan di tengah badai krisis ekonomi global yang memporak-porandakan Negara-negara maju.

Semua strategi-strategi kemudian dipertegas dengan ditetapkan sasaran-sasaran dan titik berat setiap Repelita, yakni :

  • Repelita I (1969 – 1974) bertujuan memenuhi kebutuhan dasar dan infrastruktur dengan penekanan pada bidang pertanian.
  • Repelita II (1974 – 1979) bertujuan meningkatkan pembangunan di pulau-pulau selain Jawa, Bali dan Madura, di antaranya melalui transmigrasi.
  • Repelita III (1979 – 1984) menekankan bidang industri padat karya untuk meningkatkan ekspor.
  • Repelita IV (1984 – 1989) bertujuan menciptakan lapangan kerja baru dan industri.
  • Repelita V (1989 – 1994) menekankan bidang transportasi, komunikasi dan pendidikan.

Adapun manfaat dari perencanaan pembangunan yaitu:

1. Standar pelaksanaan dan pengawasan.

2. Pemilihan sebagai alternatif terbaik.

3. Penyusunan skala prioritas, baik sasaran maupun kegiatan.

4. Menghemat pemanfaatan sumber daya organisasi.

5. Membantu manajer menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan.

6. Alat memudahakan dalam berkoordinasi dengan pihak terkait.

7. Alat meminimalkan pekerjaan yang tidak pasti.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan landasan konstitusional penyelenggaraan negara, dalam waktu relatif singkat (1999-2002), telah mengalami 4 (empat) kali perubahan. Dengan berlakunya amandemen UUD 1945 tersebut, telah terjadi perubahan dalam pengelolaan pembangunan, yaitu : (1) penguatan kedudukan lembaga legislatif dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); (2) ditiadakannya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional; dan (3) diperkuatnya otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Periode perencanaan pembangunan:

  • Pada masa pemerintahan presiden Soekarno (Orde Lama) antara tahun 1959-1967, MPR Sementara (MPRS) menetapkan sedikitnya tiga ketetapan yang menjadi dasar perencanaan nasional yaitu TAP MPRS No.I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik republik Indonesia sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara, TAP MPRS No.II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana 1961-1969, dan Ketetapan MPRS No.IV/MPRS/1963 tentang Pedoman-Pedoman Pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Haluan Pembangunan.
  • Landasan bagi perencanaan pembangunan nasional periode 1968-1998 adalah ketetapan MPR dalam bentuk GBHN. GBHN menjadi landasan hukum perencanaan pembangunan bagi presiden untuk menjabarkannya dalam bentuk Rencana Pembangunan Lima Tahunan (Repelita), proses penyusunannya sangat sentralistik dan bersifat Top-Down, adapun lembaga pembuat perencanaan sangat didominasi oleh pemerintah pusat dan bersifat ekslusif.
  • Dokumen perencanaan periode 1998-2000 melahirkan perubahan dramatis dan strategis dalam perjalanan bagsa Indonesia yang disebut dengan momentum reformasi, juga membawa konsekuensi besar dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan nasional, sehingga di periode ini boleh dikatakan tidak ada dokumen perencanaan pembangunan nasional yang dapat dijadikan pegangan dalam pembangunan bangsa, bahkan sewaktu pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid terbersit wacana dan isu menyangkut pembubaran lembaga Perencanaan Pembangunan Nasional, karena diasumsikan lembaga tersebut tidak efisien dan efektif lagi dalam konteks reformasi.
  • Dokumen perencanaan periode 2000-2004 pada sidang umum tahun 1999, MPR mengesahkan Ketetapan No.IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004. Berbeda dengan GBHN-GBHN sebelumnya, pada GBHN tahun 1999-2004 ini MPR menugaskan Presiden dan DPR untuk bersama-sama menjabarkannya dalam bentuk Program Pembangunan Nasional (Propenas) dan Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) yang memuat APBN, sebagai realisasi ketetapan tersebut, Presiden dan DPR bersama-sama membentuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional 2000-2004.
  • Diujung pemerintahannya Presiden Megawati Soekarno Putri menandatangani suatu UU yang cukup strategis dalam penataan perjalanan sebuah bangsa untuk menatap masa depannya yakni UU nomor 25 tentang Sistem Perencanan Pembangunan Nasional. Dan bagaimanapun UU ini akan menjadi landasan hukum dan acuan utama bagi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memformulasi dan mengaplikasikan sesuai dengan amanat UU tersebut. UU ini mencakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam UU ini pada ruang lingkupnya disebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

 

Sumber & Referensi:

id.wikipedia.org

http://www.elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/perekonomian_indonesia/bab2-perkembangan_strategi_dan_perencanaan_pembangunan_ekonomi_indonesia.pdf

Suroso,P.C.1997. Perekonomian Indonesia.Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka

http://ludvitasari.blogspot.com/p/bab-3-strategi-pertumbuhan-ekonomi.html

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s